KLIKREAD.COM, Jakarta – Dalam upaya penegakan hukum dengan baik, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar mematuhi hukum yang berlaku.
Selain itu, Presiden juga meminta agar aparat hukum tidak menyalahgunakan wewenang.
“Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh,” kata Prabowo.
Saat itu ia memberi sambutan pada Indonesia Economic Outlook, di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.
Baca Juga: Lakukan Kunjungan Kerja, Presiden Prabowo Bertolak ke Washington DC Bertemu Presiden Trump
Hal itu pernah dibuktikan saat Prabowo tak segan-segan memberikan abolisi dan amnesti terhadap beberapa tokoh politik. Menurutnya, pengadilan harus memberikan keputusan yang adil.
Jika ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka penegak hukum tidak boleh memberikan keputusan yang keliru.
“Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” tegas Prabowo.
Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan ketenangan masyarakat. Prabowo mengatakan pemerintahan yang bersih dan adil merupakan prasyarat menuju kemajuan.
“Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil.
Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo.
Untuk itu, lanjutnya, birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan akan diregenerasi. Presiden juga tengah menyiapkan institusi-institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi aparat.