“Koperasi bukan hanya badan usaha, tapi gerakan moral untuk memperkuat keadilan ekonomi.
Koperasi harus terhubung dengan UMKM, masuk ke sistem digital, dan mengembangkan manajemen modern agar mampu bersaing,” ujarnya.
Pemkab menyatakan siap mereplikasi model KKMP Tukangkayu di kelurahan lain.
Sementara itu, Ketua KKMP Tukangkayu, Imam Maskun, menjelaskan bahwa koperasi mengembangkan sistem simpan pinjam berbasis voucher belanja, agar manfaat ekonomi kembali ke anggota.
Ia menegaskan koperasi memaksimalkan potensi kelurahan yang dipenuhi UMKM dan toko kelontong dengan menghadirkan gerai sembako harga grosir, bahkan lebih murah dari harga pasaran.
“Kami memprioritaskan gerai sembako dengan harga grosir. HPP-nya lebih murah dari grosir.
Ditambah cashback dari BTN hingga 30 persen untuk pembelian minimal Rp25 ribu lewat QRIS, autodebet, atau EDC.
Ada juga promo BNI dengan diskon sampai 50 persen melalui pembayaran QRIS,” jelasnya.
Ke depan, koperasi menyiapkan pengembangan usaha berbasis Inpres Nomor 9 Bab 15.
“Harapannya kami bisa menjadi penyangga MBG. Jadi KDMP dan MBG saling terhubung, termasuk pemasok bahan baku.
Ini sesuai landasan Inpres Nomor 9 Bab 15,” tambahnya.
Melalui kolaborasi dengan BTN, BNI, Bulog, Pertamina, hingga perusahaan daerah, KKMP diproyeksikan menjadi pusat distribusi sembako, LPG 3 kg, dan kebutuhan pokok, sekaligus wadah pemasaran produk UMKM.