KLIKREAD.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, sejauh ini masih banyak praktik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di daerah.
Termasuk jual beli jabatan, suap audit, hingga proyek fiktif.
Hal ini kata Purbaya, menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya berjalan efektif.
Baca Juga: Prabowo Sebut 99,99 Persen MBG Berhasil, Meskipun Ada Terjadi Kasus Keracunan
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025.
“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah.
Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Baca Juga: DHL Temukan Air Hujan di Ibu Kota Jakarta Ngandung Mikroplastik
Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya.
Mengacu pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Purbaya menyebut skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target nasional sebesar 74.***