KLIKREAD.COM, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi dalam penyampaian proses penindakan personel kepolisian yang melakukan pelanggaran.
"Saya harus katakan Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya," ujar Ketua Komisi III, Senin 13 April 2026.
Menurut ia, apabila pada institusi lain, masyarakat tidak bisa melacak proses penindakan oknum personel yang melanggar.
Baca Juga: Wamendikdasmen Pastikan Pembelajaran Diterapkan Sekolah Rakyat Ditopang Guru Berkualitas
"Kita enggak bisa lacak apa sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum," katanya.
Akan tetapi, apabila pada Polri, semua proses penindakan dilaksanakan secara terbuka, termasuk saat penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Jadi, saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit (Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) ini tidak alergi dengan keterbukaan," ungkap Ketua Komisi III.
Ia menilai, keterbukaan itu menjadi penegasan bahwa yang melakukan pelanggaran adalah oknum dan bukan secara institusi keseluruhan.
"Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.
Itu yang kami lakukan dengan menggelar banyak rapat dengar pendapat umum terkait dugaan pelanggaran aparat penegak hukum," ucap Ketua Komisi III.***
Artikel Terkait
Tim Satgas Berhasil Cegah 1.243 Calon Jemaah Haji dari Keberangkatan Ilegal
Ribuan WNI Bermasalah Dideportasi dari Malaysia Masih Berlanjut
Membuka Akses Pendidikan Terbaik bagi Warga Asli Jakarta, Pemprov Siapkan Beasiswa LPDP
Usai Diperiksa Jadi Tersangka, KPK Tahan Ajudan Gubernur Riau Abdul Wahid
Minta Hentikan Politik Dinasti Mas’ud, Ribuan Warga Kaltim Bakal Unjuk Rasa Besar-berasan di DPRD dan Kantor Gubernur
Ahmad Sahroni Donasikan Gaji dan Tunjangan DPR Rp67.7 Juta untuk Kebutuhan Masyarakat
Elektabilitas Dedi Mulyadi Dibawah Prabowo Subianto Ungguli Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka
Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Hasil Survei Poltracking Kepuasan Masyarakat Capai 74,1%
Terkait Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Tito Sebut Pilkada Tidak Selalu Menghasilkan Pemimpin Bagus
Wamendikdasmen Pastikan Pembelajaran Diterapkan Sekolah Rakyat Ditopang Guru Berkualitas