KLIKREAD.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespon maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Hal ini kaa dia, terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus.
"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan," kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin 13 April 2026.
Baca Juga: Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Hasil Survei Poltracking Kepuasan Masyarakat Capai 74,1%
"Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus?
Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," imbuh dia.
Tito juga menyinggung masalah kesejahteraan, moral hazard, dan integritas terkait maraknya kasus OTT kepala daerah.
Namun, menurutnya fenomena tersebut tidak bisa dilihat dari kasusnya saja. Ia menilai ada persoalan lebih mendasar.
"Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya.
Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar.
Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Donasikan Gaji dan Tunjangan DPR Rp67.7 Juta untuk Kebutuhan Masyarakat
Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.
Artikel Terkait
Alami Mual dan Muntah, Puluhan Siswa di Pacitan Diduga Keracunan Konsumsi Makanan Program MBG
Gegara Siap Cium Lutut Gubernur Jabar KDM, Kekayaan Wagub Kalbar Disorot
Tim Satgas Berhasil Cegah 1.243 Calon Jemaah Haji dari Keberangkatan Ilegal
Ribuan WNI Bermasalah Dideportasi dari Malaysia Masih Berlanjut
Membuka Akses Pendidikan Terbaik bagi Warga Asli Jakarta, Pemprov Siapkan Beasiswa LPDP
Usai Diperiksa Jadi Tersangka, KPK Tahan Ajudan Gubernur Riau Abdul Wahid
Minta Hentikan Politik Dinasti Mas’ud, Ribuan Warga Kaltim Bakal Unjuk Rasa Besar-berasan di DPRD dan Kantor Gubernur
Ahmad Sahroni Donasikan Gaji dan Tunjangan DPR Rp67.7 Juta untuk Kebutuhan Masyarakat
Elektabilitas Dedi Mulyadi Dibawah Prabowo Subianto Ungguli Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka
Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Hasil Survei Poltracking Kepuasan Masyarakat Capai 74,1%