Tinjau Lokasi Longsor Bersama Wali Kota Bogor Bima Arya, Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Perlu Ada Relokasi

KLIKREAD- Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau lokasi longsor di Kota Bogor.

Tinjuan Menko PMK Muhadjir Effendy dan Wali Kota Bogor Bima Arya tersebut dilakukan pada Sabtu 22 Oktober 2022 di Gang Barjo dan Gang Kepatihan, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, yang mrepukan lokasi bencana longsor.

Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Wali Kota Bogor Bima Arya sebelum sampai di lokasi bencana longsor sempat melihat pembukaan akses jalan di lokasi bencana yang dilakukan warga bersama relawan dan petugas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Baca Juga: Kamu Harus Tahu! Berikut Manfaat Makan Ikan Bandeng bagi Kesehatan, Bisa Mencegah Kecemasan dan Depresi

Sesampainya di lokasi bencana, Bima Arya langsung menjelaskan situasi dan kondisi saat terjadi bencana alam dan pasca terjadinya tanah longsor kepada Menko PMK.

Berdasarkan pengamatan dan perbincangan bersama Bima Arya, Menko PMK Muhadjir menjelaskan bahwa secara sekilas dirinya bisa menyimpulkan lokasi tersebut memang harus ada rekayasa lokasi, termasuk adanya kemungkinan pemindahan penduduk atau relokasi.

“Dan dari Pak Wali Kota juga sudah menyiapkan lahan (untuk rencana membuat bangunan relokasi yang sangat mungkin digunakan, tinggal nanti pembiayaannya akan kita atur dari pemerintah pusat melalui PUPR, nanti juga dari pemerintah provinsi dan juga dukungan dari Pemerintah Kota Bogor,” katanya.

Baca Juga: Seputar Kesehatan! Kamu Harus Tahu 5 Manfaat Makan 400 Gram Buah dan Sayuran Setiap Hari bagi Tubuh

Muhadjir menjelaskan bahwa dalam masa tanggap darurat ini, pemerintah pusat sudah memberikan bantuan dan santunan kepada korban meninggal maupun mereka yang terdampak bencana alam.

Dia juga mengatakan, pemerintah pusat melalui BNPB sudah menyiapkan anggaran agar para pengungsi bisa tinggal sementara di hunian sementara (huntara) di rumah kontrakan untuk hunian sementara.

“Sehingga selama biaya dalam pengungsian ini menjadi tanggungan dari pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat karena pak wali sudah menetapkan sebagai tanggap darurat sampai Desember, sehingga selama itu pemerintah pusat akan turut membantu,” katanya.

Baca Juga: Daftar Harga 5 HP Smartphone Terbaru Samsung Galaxy Oktober 2022, Borong Deh Selagi Murah Cuma Rp1 Jutaan

Di tengah proses upaya penanganan tanggap darurat ini, Menko PMK juga sudah membentuk tim untuk membantu menyelesaikan penanganan bencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

“Ya, jadi mengkoordinasikan seluruh stakeholder, terutama dari unsur kementerian dan pemerintah yang ada di bawah koordinasi Menko PMK itu. Kalau dalam keadaan bencana begini ada Kemensos, Kemenkes, BNPB, infrastruktur PUPR. Ini sudah lengkap ada semua, kita koordinasinya tidak di meja tapi di lapangan. Setelah kita bagi-bagi tugas selesai mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti dibawah komando pak wali kota semua bisa selesai,” katanya.