“Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum teknis, namun juga forum koordinatif, yang menegaskan komitmen Ombudsman dalam mendampingi kabupaten/kota.
Termasuk Tanjungpinang agar lebih adaptif dan siap dalam menyusun dokumen-dokumen kerja sama strategis tersebut,” jelas Lagat.
Pada kesempatan itu Asisten Administrasi Umum, Augus Raja Unggul, memaparkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menunjukkan progres signifikan dalam proses penyusunan dokumen kerja sama tersebut.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun draft MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Ombudsman RI.
Prosesnya telah melalui pembahasan secara intensif bersama beberapa OPD terkait yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik,” jelas Augus.
Ia juga menjelaskan bahwa draft tersebut saat ini telah disampaikan kepada Bagian Hukum Sekda Kota Tanjungpinang untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi.
Hal ini guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau aspek legal drafting-nya.
Baca Juga: Wujudkan Pusat Ekonomi Kerakyatan Modern, Pemko Batam Berencana Bangun Kembali Pasar Induk Jodoh
“Dengan selesainya proses ini, diharapkan dalam waktu dekat dokumen tersebut dapat ditandatangani.
Dan juga diimplementasikan secara optimal sebagai bentuk komitmen Pemko Tanjungpinang dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” imbuhnya.***