KLIKREAD.COM,TANJUNGPINANG - Bimbingan Teknis Pengisian Self-Assessment Questionnaire e-Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik e-Monev KIP Tahun 2026 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau resmi ditutup, Kamis 30 Juli 2026 di Kantor Diskominfo Kepri, Dompak.
Penutupan dilakukan Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik PLIP Diskominfo Kepri, Ummil Khalish, yang mewakili Kepala Dinas.
Bimtek ini diikuti PPID Pelaksana dari 43 Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemprov Kepri melalui 5 kali pertemuan.
Ummil menegaskan tujuan bimtek bukan hanya mengejar nilai tinggi, melainkan menumbuhkan budaya keterbukaan yang membangun kepercayaan publik.
"Keberhasilan badan publik tidak hanya ditentukan kelengkapan dokumen atau kinerja admin PPID. Komitmen dan dukungan pimpinan adalah fondasi utama. Ketika pimpinan punya visi kuat terhadap transparansi, maka kebijakan, penganggaran, koordinasi, hingga pelayanan informasi akan berjalan optimal," ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan jajaran Komisi Informasi KI Provinsi Kepri sebagai narasumber.
Wakil Ketua KI Kepri, Muhammad Djuhari, menegaskan pengisian SAQ bukan kompetisi.
"SAQ adalah instrumen untuk mengukur komitmen dan kepatuhan badan publik dalam melaksanakan amanat UU KIP agar mencapai target Informatif," jelasnya.
Kabid Kelembagaan KI Kepri, Encik Afrizal, menyebut bimtek sebagai momentum perbaikan tata kelola informasi.
"Ini bukan sekadar kepatuhan UU, tapi penguatan tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas," ungkapnya.
Sementara Kabid Komunikasi, Informasi dan Edukasi KI Kepri, Alfian Zainal, mengingatkan peran keterbukaan di era digital.
"Keterbukaan bukan kelemahan. Ini benteng agar tidak ada celah narasi negatif. Di era digital, persepsi terbentuk dalam detik. Satu informasi tidak utuh bisa merusak kepercayaan publik yang dibangun lama," paparnya.
Dalam evaluasi, Ummil menyampaikan sejumlah kendala, masih ada OPD belum punya website, website tidak aktif atau jarang diperbarui, pergantian admin sehingga admin baru belum paham teknis, serta kurangnya koordinasi antara Admin PPID Pelaksana dengan PIC.
Untuk itu, PPID Utama akan mendampingi admin dalam mencari solusi. Admin PPID Pelaksana diminta proaktif berkoordinasi dengan PIC jika ragu saat pengisian Monev maupun upload Daftar Informasi Publik DIP dan Daftar Informasi yang Dikecualikan DIK.
