KLIKREAD.COM, Jakarta - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkap sejumlah titik rawan korupsi dan kendala serius dalam implementasi program prioritas Presiden Prabowo.
Khususnya program prioritas Presiden Prabowo Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Perwakilan Stranas PK, Sari Anggraeni, mengungkapkan bahwa salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya dana jumbo yang mengendap di rekening pihak ketiga atau yayasan pengelola dapur MBG.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Derajat Indonesia Direndahkan di Bawah Anjing oleh Negara Penjajah
Menurut Sari, dana yang tidak terserap tersebut seharusnya kembali ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.
Namun karena mekanisme program yang berjalan sangat cepat, titik pengawasan menjadi rawan.
Tak hanya soal dana mengendap, Stranas PK melalui kajian KPK juga mencium adanya aroma konflik kepentingan dalam penentuan pelaksana di lapangan.
Baca Juga: Batal Naik Haji 2026, Menkeu Purbaya : 'Belum Saatnya Mungkin'
Sari menyebut pemilihan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung tidak akuntabel.
"Di MBG sendiri KPK kemarin kajiannya itu menemukan risiko terbesarnya ada pada pemilihan yayasan, pelaksana SPPG yang mungkin ini kalau kami lihat modus korupsinya adalah konflik kepentingan ya yang tinggi," ungkap Sari.
Berdasarkan metode social network analysis, pihaknya menemukan bahwa kepemilikan atau pengelolaan yayasan tersebut justru mengumpul pada pihak-pihak tertentu.
Baca Juga: BPA Kejagung Berhasil Lelang 300 Barang Sitaan Terjual Hampir Rp1 Triliun
Bahkan, Sari menyebut sudah ada laporan mengenai praktik transaksional untuk mendapatkan jatah pengelolaan dapur MBG.
"Kami sudah menggunakan metode social network analysis itu ternyata ada banyak yang mengumpul pada pihak-pihak tertentu gitu ya kepemilikannya.