Wuih, Ratusan Pegawai Pajak Punya Saham di Hampir 300 Perusahaan, Ini Kata KPK

KLIKREAD.COM- Pasca kasus penganiayaan oleh anak eks pejabat Ditjen Pajak, Mario Dandy, pegawai pajak Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik termasuk KPK.

Tak hanya disinyalir ada praktik-praktik pencucian uang, para pegawai pajak juga dianggap memiliki harta yang janggal jumlahnya yang harus dipantau KPK.

Bagaimana tidak janggal, dengan gaji dan tunjangan yang tidak begitu spektakuler, tapi pegawai pajak itu memiliki kehidupan glamour.

Baca Juga: Mempersembahkan 15 Kunci Jawaban Teranyar untuk Main Tantangan Harian Shopee Tebak Kata Edisi 10 Maret 2023

Hal itu terlihat dar postingan-postingan mereka di berbagai media sosial.

Memiliki kendaraan mewah yang mahal, barang-barang branded terkenal, bahkan disebutkan ratusan pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan.

Baca Juga: Catat Nih, Harga Skuter Matic entry Level 110cc Tahun 2023, Honda BeAT Impian Kamu Dibanderol Berapa Ya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada ratusan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mempunyai saham di 280 perusahaan.⁣
⁣
Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menyebutkan walaupun tidak ada larangan tegas akan hal itu, tapi tetap berisiko dan mengarah pada tindak korupsi.

Baca Juga: Resep Takjil Ramadhan Pudding Sutra, Bikinnya Gak Pake Tenaga, Bahan Di Mana-mana Ada, Rasa Luar Biasa

Gratifikasi dan suap adalah risiko korupsi yang paling mungkin terjadi dalam praktik pengelolaan pembayaran pajak.

Halitu bisa berupa banuan pegawai pajak pada wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada negara.

Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Sejumlah Pasar di Tanah Air Alami Kenaikan Harga Jelang Ramadhan 2023
⁣
Gratifikasi dan suap sebenarnya sangat mudah dilacak apabila pemberiannya dilakukan dengan transfer via rekening bank ataupun pemberian secara tunai.

Baca Juga: Loker Terbaru dari PT Tuv Nord Indonesia untuk Posisi Procurement Officer Penempatan Lokasi Jakarta Selatan

Namun dalam hal kepemilikan saham oleh pegawai pajak di sebuah perusahaan, bentuk gratifikasi dan suapakan terlihat saru, samar-samar, alias tidak jelas.