Selain itu, terdapat 34 kasus di mana WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal saat diminta petugas.
Baca Juga: Menteri Nusron Sampaikan Tanah Fondasi Ketahanan Pangan di Pra Rakor BPK
Pelanggaran lainnya meliputi overstay sebanyak 29 kasus, alamat tidak sesuai dengan izin tinggal atau belum melakukan mutasi alamat sebanyak 25 kasus, serta penggunaan sponsor fiktif sebanyak 8 kasus.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, bahwa 294 WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
Jika pelanggaran yang dilakukan hanya dalam lingkup keimigrasian, WNA akan langsung dikenakan sanksi sesuai UU Keimigrasian.
Baca Juga: Provinsi Kepri Kini Berstatus ETPD Digital, Terdapat 539 Ribu Pengguna Bertransaksi QRIS
Namun, apabila terdapat dugaan tindak pidana umum, WNA yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwenang.***
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Disambut Hangat Diaspora Indonesia di Brussel
Demi Pembangunan Berkelanjutan, Menteri Nusron Minta Kepala Daerah se-Sulawesi Selesaikan RDTR
Kemendagri Minta Pemda Tegas Cabut Izin Distributor Nakal Menjual Harga Diatas HET
Menteri Nusron Minta Evaluasi Tunggakan hingga Layanan Elektronik Seluruh Kantah di Indonesia
Program Reforma Agraria, Menteri Nusron Ajak Alumni PMII Ciptakan Keadilan, Pemerataan dan Kesinambungan Ekonomi
Wujudkan Kebijakan Terpadu, Dirjen Hadi Harap Dorong Integritas Tata Ruang
Menteri Nusron Sampaikan Tanah Fondasi Ketahanan Pangan di Pra Rakor BPK
Dorong Tata Ruang Hijau, Kementerian ATR BPN Tandatangani PKS Tiga Universitas
Kolaborasi Jaga Ekosistem Tata Ruang, Menteri ATR BPN Rakor Bersama Kepala Daerah di Sulawesi Utara
Menteri Nusron Minta IPPAT Berperan di Transformasi Layanan Pertanahan