Wamendagri Minta Kepala Daerah Aktif Mengawal Kondisi Inflasi di Wilayahnya

KLIKREAD.COM, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk selalu aktif mengawal kondisi inflasi di wilayahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Wamendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Kongkret Pengendalian Inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara hybrid.

Rakor melibatkan seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan stakeholder terkait, Selasa 10 Juni 2025.

Baca Juga: Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Komitmen Jaga Kawasan Konservasi

"Tentunya dengan data yang akurat serta langkah yang responsif untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah maupun secara nasional.

Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan arahan dari Mendagri yaitu pentingnya pemanfaatan ruang fiskal daerah secara optimal berdasarkan data yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah", ujar Bima.

Bima menyampaikan bahwa daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Evaluasi Langsung Izin Tambang di Kawasan Raja Ampat

Sementara Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa saat rakor tersebut menyampaikan data perkembangan inflasi yang menunjukkan bahwa secara historis pada Mei 2025 tercatat deflasi sebesar 0,37 persen.

Dan hal ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Pudji menyampaikan juga bahwa berdasarkan analisis komponen, komponen inti masih mendominasi andil terhadap inflasi pada bulan Mei 2025.

Baca Juga: KLH Ambil Langkah Tegas Tangani Kerusakan Lingkungan Raja Ampat Akibat Pertambangan Nikel

Kecuali pada tahun 2022 dan 2023 ketika komponen harga bergejolak (volatile food) menyumbang andil inflasi terbesar.

“Tentunya ini menjadi indikator penting bagi kita semua bahwa pengendalian harga pangan dan distribusi barang harus menjadi fokus kerja pemerintah daerah dan pusat,” jelas Pudji.***