KLIKREAD.COM, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Rapat dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026 ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad; Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; seluruh jajaran Deputi; serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam.
Baca Juga: Tingkat Kesadaran Sangatlah Penting untuk Ramalan Zodiak Cancer Rabu, 17 September 2025
Dalam kesimpulan rapat, Andre menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI telah menyetujui Pagu Anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp 2.447.948.530.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
Persetujuan Pagu Anggaran ini, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tertanggal 24 Juli 2025.
"Pagu tersebut, diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta arah kebijakan pengembangan wilayah di Batam," ujar Andre.
Baca Juga: Dibutuhkan Segera untuk Tenaga Kasir Restoran di FirePot Batam
Sementara itu, Amsakar Achmad menjelaskan, alokasi anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp 2,447 triliun dan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2,880 triliun yang telah dijadikan kesimpulan pada rapat sebelumnya, untuk mendukung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dimana, untuk anggaran belanja 2026, akan digunakan untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berkelanjutan.
Di samping itu juga, untuk meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.
Baca Juga: Diskusi Terbuka Menguntungkan Anda untuk Ramalan Zodiak Gemini Rabu, 17 September 2025
Sementara anggaran RM, digunakan untuk mendanai pengembangan di KPBPB yang meliputi prasarana konektivitas darat, laut dan udara; prasarana sumber daya air, aset, dan lingkungan; serta prasarana pengembangan kawasan.