Pastikan Program Perioritas Nasional di Daerah Berjalan Optimal, Komisi IX DPR RI Kunjungi Kantor Pemprov Kepri

KLIKREAD.COM, Kepri - Rombongan Komisi IX DPR RI bertandang ke Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) guna memastikan implementasi program prioritas nasional di daerah berjalan optimal.

Program tersebut salah satunya berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kunjungan dipimpin langsung Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirohdan diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Baca Juga: Batam Tuan Rumah Pantun Tiga Serumpun, Amsakat Tegaskan Pelestarian Budaya Melayu Butuh Kolaborasi dan Sinergi Lintas Negara Serumpun

Pertemuan digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu 22 April 2026.

Saat itu Luki Zaiman Prawira menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,94 persen pada tahun 2025, tertinggi di Sumatera.

"Namun demikian, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan utama akibat kondisi wilayah yang terdiri dari 2.028 pulau,” ujar Luki.

Baca Juga: Pemko Tanjungpinang Rampingkan OPD Jadi 26, Pelantikan Pejabat Stuktur Baru Dilakukan Pertengahan Tahun Ini

Luki memaparkan sejumlah keberhasilan di sektor kesehatan keberhasilan sektor ketenagakerjaan, program memperkuat subsidi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 31 ribu nelayan dan 9 ribu petani sebagai bentuk perlindungan pekerja rentan.

Luki juga menyoroti sejumlah tantangan strategis, di antaranya tingginya biaya logistik antar-pulau, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta masih adanya pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.

Hingga 2025, Gugus Tugas TPPO telah menangani lebih dari 5.800 kasus pekerja migran bermasalah.

Baca Juga: Lis Sebut Keberadaan UMKM Jadi Sektor Strategis Menjaga Perputaran Ekonomi Masyarakat

Dari sisi capaian pembangunan, Kepri mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53, tertinggi di luar Pulau Jawa.

Angka kemiskinan juga menurun menjadi 4,26 persen, terendah di Sumatera.