Transaksi Digital di Kepri Meningkat Signifikan, Pelaku UMKM Sebagian Besar Gunakan QRIS

Terutama pada aspek realisasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan kanal pembayaran digital meskipun infrastruktur telah tersedia.

“Penurunan ini terjadi karena pemanfaatan kanal pembayaran digital belum maksimal, meskipun dari sisi infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai,” tambahnya.

Baca Juga: Batam Jadi Tuan Rumah Kongres INI, Polda Kepri Siap Jaga Kamtibmas Dukung Ekonomi dan iklim Investasi di Kepri Tetap Stabil dan Aman

Ia juga menjelaskan bahwa dalam penilaian Championship TP2DD se-Sumatera tahun 2025, indikator yang digunakan meliputi aspek proses sebesar 20 persen, aspek output 50 persen, dan aspek outcome 30 persen.

Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi transaksi secara menyeluruh.

“Komposisi penilaian ini terdiri dari aspek proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen, yang digunakan untuk melihat kinerja implementasi digitalisasi secara komprehensif,” ungkapnya.

Baca Juga: Polda Kepri Lakukan Proses Pelepas Jenazah AKBP M. Khalid Zulkarnain untuk Diterbangkan ke Jakarta

Evaluasi heatmap TP2DD Kepulauan Riau tahun 2025 juga menunjukkan masih adanya indikator yang perlu diperkuat, di antaranya pelaksanaan High Level Meeting, koordinasi pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat.

Serta optimalisasi transaksi non-tunai pada pajak dan retribusi daerah.***