Guna Percepat Intervensi Pengendalian Inflasi, Gubernur Kepri Usulkan BPS Pemisahan Komponen Pangan dan Non Pangan

KLIKREAD.COM, Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad, mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat memisahkan komponen inflasi pangan dan non pangan.

Hal ini guna mempercepat upaya intervensi pada langkah pengendalian inflasi.

Hal ini dikatakan Gubernur, bahwa Provinsi Kepri pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada 2024.

Baca Juga: IKSB Demo di PN Batam, Tolak Putusan yang Dinilai Tidak Sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2019

“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah.

Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” ujar Ansar .

Bersempenaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan stabilitas harga, Senin 9 Februari 2026.

GPM ini sebagai langkah pengendalian inflasi lainnya, Gubernur juga meminta dukungan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

Baca Juga: TB Lentari Perdana Diamankan, Diduga Bawa BBM Solar Ilegal

Serta mengingatkan pentingnya memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah praktik penimbunan bahan pokok.

“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” tegasnya.***