Kelola Keuangan Daerah, Pemko Batam Nyatakan Komitmen Lakukan Akselerasi Digitalisasi di Berbagai Sektor

KLIKREAD.COM, Batam - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkomitmen kuat untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah.

Pernyataan Sekda Kota Batam tersebut saat mewakili Walikota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Katalis I Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Senin 9 Februari 2026.

Baca Juga: Polresta Barelang Raih Predikat Baik dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2025

Rakorwil tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya sosialisasi kriteria evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam ajang Championships P2DD 2026.

Yakni berupa penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah serta integrasi SIPD–SNAP.

Hingga pemaparan showcasing dan use case kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal dan jaringan di daerah.

Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Enam Kios di Bukit Beruntung Batam, Api Dijinakkan Setelah 2,5 Jam ​

Dikatakan Firmansyah, melalui Rakorwil TP2DD Tahun 2026 ini, Pemko Batam terus mendorong percepatan implementasi sistem keuangan digital, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

“Batam bertekad meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemko Batam secara konsisten melakukan penguatan regulasi serta perluasan layanan pembayaran pajak daerah secara digital.

Baca Juga: SMPN 30 Batam Semarakkan HUT ke-20 dengan Sporti Magic: Ajang Bakat dan Silaturahmi

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan bank mitra untuk membuka berbagai kanal pembayaran baru.

“Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, langkah ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi,” jelasnya lagi.***