Dana Desa Diduga Diselewengkan, Warga Batu Belah, Anambas Minta Inspektorat Tutun Kelapangan untuk Cek Kebenaran

KLIKREAD.COM, Anambas - Desa Batu Belah, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa Babandi.

Dugaan ini mencuat berdasarkan laporan warga yang menemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa, terutama terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan insentif kader desa.

Menurut sumber yang diterima media ini, dua warga Desa Batu Belah, Mahli dan Asyem, yang berhak menerima BLT, mengaku belum menerima bantuan tersebut secara penuh.

Baca Juga: Inilah Tafsir Mimpi Melihat Gunung Diartikan Pencapaian akan Tujuan Hidup

Berdasarkan progres penyaluran BLT hingga bulan Agustus 2025, keduanya hanya menerima BLT untuk tiga bulan, yaitu Januari hingga Maret 2025.

Sementara bulan April hingga Agustus 2025 belum disalurkan oleh Pemerintah Desa Batu Belah.

"Untuk Tahun 2025, Mahli dan Asyem baru menerima BLT-DD 3 bulan saja. Terhitung bulan Januari - Maret sedangkan bulan April - Agustus 2025 itu, belum disalurkan oleh Pemerintah Desa Batu Belah. Perihal itu mereka sampaikan secara langsung kepada saya," ungkap sumber yang enggan namanya disebutkan, sabtu 6 September 2025.

Baca Juga: Tafsir Mimpi Melahirkan Anak Laki-laki Pertanda aakan Mendapatkan Keberuntungan

Sumber menyebut, warga khawatir kejadian serupa terulang kembali seperti Tahun 2024 lalu, di mana penyaluran BLT-DD sebagian warga diminta untuk menandatangani bukti penerima secara penuh, namun realisasinya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

"Proses penyaluran BLT nya pun secara tertutup, dari rumah ke rumah. Ada yang menerima satu bulan ada pula yang menerima lebih dari satu bulan," ungkapnya.

Sumber juga menambahkan, selain penyaluran BLT, dugaan penyelewengan juga terjadi pada anggaran lainnya, seperti insentif untuk kader desa.

Baca Juga: Mimpi Melihat Teman Menikah Ditafsirkan akan Mendapatkan Kebahagian

"Kita berharap ada perhatian serius oleh APH, terutama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas. Kalau perlu turun langsung ke lapangan, cek dan pastikan kebenarannya. Jangan melihat laporan administrasi saja," pungkasnya.