KLIKREAD.COM, Sumut - Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menilai, dukungan dari pemerintah daerah dengan digelar Operasi Pasar dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.
Selain itu juga secara otomatis akan mampu membuat harga lebih stabil.
Penyaluran beras SPHP ini juga bisa dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), gerai pangan binaan pemerintah daerah.
Baca Juga: Guna Kendalikan Harga, Pemprov Sumut Segera Gelar Operasi Pasar Sediakan Stok Beras 15.700 Ton
Dan juga BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern.
"Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ujar Budi Cahyanto saat hadir pada Rakor Pembangunan Ekonomi Makro bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution kemarin lalu.
Sementara Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS.
Baca Juga: KPK Telah Melakukan Gelar Perkara dan Menetapkan Tersangka Terkait OTT Wamen Immanuel Ebenezer
Yakni berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat, juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
"DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama.
Baca Juga: Mantan Presiden RI Jokowi Apresiasi KPK Terkait Penangkapan Wamen Noel Ebenezer Terkena OTT
Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal," sebut Amalia.
Kemudian, BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).