“Jangan banyak aplikasi, tetapi tidak terintegrasi.
Maksimalkan aplikasi yang sudah ada. Aplikasi dibuat untuk memudahkan masyarakat, bukan menyulitkan masyarakat,” katanya.
Teguh menjelaskan, bhaw transformasi digital saat ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berbagai layanan pemerintahan kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, salah satunya melalui pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Baca Juga: Perkuat Kompetensi ASN, Pemprov Kepri Jalankan Program DIGI-GO Internship
Melalui TTE, sejumlah proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan pertemuan langsung kini dapat diselesaikan secara digital tanpa mengurangi keabsahan dokumen.
Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan teknologi digital juga membawa tantangan baru.
Ancaman kebocoran data, serangan ransomware, hingga peretasan sistem menjadi risiko yang harus diantisipasi sejak awal.
Karena itu, keamanan informasi tidak dapat lagi diposisikan sebagai pelengkap yang baru diperhatikan setelah insiden terjadi.
Baca Juga: Wamenbud Dukung Penuh Pengembangan Pulau Penyengat dan Pembangunan Monumen Tugu Bahasa
Pengamanan harus menjadi bagian dari perencanaan dan pembangunan sistem elektronik sejak awal.
“Ketika layanan didigitalisasi, keamanan siber harus dipersiapkan pada saat yang sama.
Jangan menunggu terjadi insiden baru bergerak,” ujar Teguh.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Tanjungpinang adalah memperkuat pemanfaatan sertifikat elektronik untuk mendukung layanan pemerintahan digital.
Baca Juga: Layanan GASPOL Disdukcapil Kota Batam di Buka Kantor Camat Sei Beduk Diserbu Warga