Luki menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penguatan anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Termasuk peningkatan fasilitas kesehatan di pulau-pulau terdepan,” jelasnya.
Baca Juga: Pelaku UMKM Tanjungpinang Berharap Dukungan Pemda Penyediaan Mesin Sterilisasi Produk Sambal
Sementara Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengapresiasi capaian pembangunan Provinsi Kepri, khususnya pertumbuhan ekonomi yang dinilai di atas rata-rata nasional.
“Provinsi Kepulauan Riau ini istimewa, karena dalam beberapa hal capaian Kepri sangat luar biasa, terutama pertumbuhan ekonominya yang di atas rata-rata,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia tetap menjadi tantangan utama.
“Apakah pertumbuhan ekonomi ini sudah dibarengi dengan kualitas SDM? Ini menjadi perhatian bersama Komisi IX,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kompleksitas wilayah Kepri sebagai daerah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tidak resmi yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. “
Provinsi Kepri ini wilayah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tikus yang cukup kompleks.
Ini menjadi perhatian serius kami,” ungkapnya.
Baca Juga: Perkuat Keamanan Laut Nasional, Tiga Mako Zona Bakamla Diresmikan Serentak Dilangsungkan di Batam
Selain itu, Nihayatul menyoroti peredaran obat dan makanan serta dinamika ketenagakerjaan akibat tingginya mobilitas penduduk.
“Pertambahan penduduk di Kepri bukan hanya karena kelahiran, tetapi juga tingginya migrasi dari provinsi lain. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tambahnya.
Komisi IX juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan lintas sektor, terutama terkait pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.