KLIKREAD.COM, Kepri - Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif.
Dan lebih mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Jadi setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” ujar Ansar.
Saat itu Ansar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026.
Acara digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Selasa 25 November 2025.
Mengawali penyampaian nota keuangan, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika fiskal nasional dan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu tantangan utama adalah penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa APBD 2026 tetap selaras dengan tema pembangunan daerah, yakni pengembangan potensi perekonomian daerah, pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga: Gubernur Kepri Ingatkan Waspadai Kenaikan Harga Jelang Nataru dan Pengaruh Cuaca Ekstrem
Serta juga penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya, Gubernur Ansar menyampaikan gambaran umum rancangan APBD 2026 sebagai berikut, diantranya pendapatan Daerah: Rp3,31 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,84 triliun.
Serta Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun, Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp1,33 miliar dan Belanja Daerah: Rp3,54 triliun.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kepri 7,48 Persen, Salah Satu Tertinggi Secara Nasional