Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi anggaran.
Menurutnya, secara logis WFH berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas pegawai.
Serta juga efisiensi penggunaan listrik di perkantoran.
Namun demikian, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi lagi.***
Artikel Terkait
Polda Kepri Lakukan Proses Pelepas Jenazah AKBP M. Khalid Zulkarnain untuk Diterbangkan ke Jakarta
Batam Jadi Tuan Rumah Kongres INI, Polda Kepri Siap Jaga Kamtibmas Dukung Ekonomi dan iklim Investasi di Kepri Tetap Stabil dan Aman
Fokuskan Kajian Berbasis Data, Walikota Batam Tegaskan Komitmen Kelola Sampah dari Hulu ke Hilir
Tanjungpinang Jadi Tuan Rumah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tanjungpinang Launching Logo dan Maskot Porprov Kepri 2026
Bentuk Dukungan Penguatan Kelembagaan Penegakan Hukum di Daerah, Pemprov Kepri Hibahkan Lahan 2.000 Meter untuk Mess Pegawai Kejari di Natuna
Transaksi Digital di Kepri Meningkat Signifikan, Pelaku UMKM Sebagian Besar Gunakan QRIS
Pertumbuhan Ekonomi dan Capai Investasi Batam, Amsakar Sebut Berkat Perhatian Presiden Prabowo Subianto
Tanpa Bebani Keuangan Daerah dan Negara, BP Batam Tegaskan Penataan Pot Bougenville di Taman Kota Berasal dari Program CSR
Lepas 641 JCH Batam, Walikota Ingatkan Gunakan Kesemnpatan Naik Haji Sebagai Anugerah Patut Disyukuri
Pertumbuhan Bangunan di Batam Makin Pesat, Kadis CKTR Tekankan Perlu Efisiensi Energi