Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Terjadi Laju Inflasi Batam Dipicu Gangguan Pasokan Pangan dari Sumatera
Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.
Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional. ***
Artikel Terkait
Sidokes Polresta Barelang Laksanakan Pelayanan Kesehatan Bagi Personel di Lobby Mapolresta Barelang
Ekonomi RI Diprediksi Tetap Stabil Meski Tekanan Terhadap Rupiah Meningkat
Menakar Potensi Penguatan Nilai Tukar Rupiah: Fundamental Ekonomi RI Masih Oke
BULOG Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng RI Aman hingga Akhir 2026
Belajar dari Konflik Rusia-Ukraina, APBN Masih Bisa Terjaga di Tengah Memanasnya Timur Tengah
Pengemudi Ojol di Solo Rasakan Manfaat BHR Naik: Senang Banget, Terima Kasih Presiden Prabowo
Program Perumahan Rakyat untuk Kesehatan Masyarakat: Tekan Kasus TBC dan Stunting
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Anggaran MBG Masih Aman
Jaga Harga Sembako Stabil selama Idulfitri, Satgas Pangan Siap Beri Sanksi Produsen Nakal
Pemerintah Jaga Pasokan Sembako Jelang Nyepi dan Idulfitri Cukup dan Harga Terkendali