Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi anggaran.
Menurutnya, secara logis WFH berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas pegawai.
Serta juga efisiensi penggunaan listrik di perkantoran.
Namun demikian, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi lagi.***