Ia juga menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah mulai dilakukan, salah satunya melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar hukum penguatan program penanggulangan TBC di Batam.
“Saya telah mendisposisikan agar aturan ini segera disusun. Selanjutnya, fokus utama adalah memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Sakit Kepala Sepanjang hari, untuk Ramalan Zodiak Aries Kamis, 5 Februari 2026
Amsakar optimistis, melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD, serta pengawasan dari BPK, angka kasus TBC di Batam dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Kota Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena memiliki karakteristik wilayah yang strategis sekaligus berisiko tinggi terhadap penyebaran TBC.
“Batam merupakan wilayah terpadat di Kepulauan Riau dan menjadi simpul transportasi domestik maupun internasional. Tingginya mobilitas penduduk menjadikan Batam rentan terhadap persebaran penyakit menular. Secara nasional, Indonesia juga masih berada di peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia,” jelasnya. ***