Tetapi kondisi geografis kepulauan masih menjadi tantangan dalam akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi.
“Kerja kolaboratif melalui TKPK menjadi simpul yang menghubungkan program lintas sektor.
Sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Setiap daerah punya karakter masalah yang berbeda, jadi pendekatannya tidak bisa disamakan,” ucapnya.
Baca Juga: Penandatanganan Kerja Sama Rutan Batam dengan LBH, Wujudkan Akses Keadilan bagi Narapidana
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Nyanyang, berkomitmen penuh dalam percepatan penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui kebijakan terpadu berbasis data.
Dan juga harmonisasi program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih serta benar-benar menyentuh rumah tangga miskin.
“Penguatan data juga menjadi fokus, termasuk verifikasi berkala untuk menghindari data ganda dan tidak valid.
Sehingga penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program intervensi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Baca Juga: Walikota Tanjungbalai Lakukan Kunker Studi Tiru Pengelolaan Pajak Diterapkan Pemko Batam
Pada rapat tersebut turut hadir Kepala BPS Kepri, Baznas Kepri, perwakilan Bank Indonesia, Kakanwil Kemenag.
Dan juga Sekretaris TP-PKK Provinsi Kepri, Ketua TKPK kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait se-Kepri.***