“Kita ingin pelayanan publik semudah mungkin. Masyarakat tidak boleh dipersulit,” tegasnya.
Walikota juga mengungkapkan, masih banyak permasalahan lain yang sedang dibenahi.
Termasuk persoalan menara telekomunikasi yang belum memiliki izin lengkap.
Baca Juga: Pemko Batam Tanggung 17.818 Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Dari total 258 menara provider yang tersebar di Tanjungpinang, hanya 71 yang tercatat memiliki izin resmi.
“Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pendataan ulang dan penertiban sesuai regulasi,” ucapnya.
Dalam hal infrastruktur, Pemko juga telah melakukan perbaikan jalan, salah satunya di kawasan sekitar kantor Dinas Perhubungan.
Baca Juga: Walikota Batam Tegaskan Pelaksanaan SPMB Jangan Ada Pungli, dan Ingatkan Sekolah Kuota Rombel
Di bidang pendidikan, selain memberikan pakaian seragam gratis, pemerintah juga memberikan LKS bagi pelajar kelas 5 hingga 9.
Sebagai bentuk pembinaan karakter generasi muda, Lis menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama.
Program wajib mengaji yang sudah berjalan kini ditingkatkan dengan persyaratan sertifikat mengaji bagi siswa yang masuk jenjang SD dan SMP.
“Harapan kita, anak-anak bukan sekadar bisa membaca Al-Qur'an, tapi mampu menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia,” tuturnya.
Baca Juga: SPMB Batam 2025, Amsakar: SayaTidak Mau Dengar Ada Pungli
Lis menyampaikan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, karena itu bagian penting dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya tidak takut dikritik. Yang saya takutkan adalah ketika saya tidak mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” tandasnya.***