Komisi II DPRD Batam Audiensi ke Kemenkeu, Soroti DBH PPh 21 Anjlok ke Rp66 M

Rapat tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting.

Di antaranya mendorong koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) guna memperoleh kepastian terkait alokasi DBH dan potensi dana yang belum tersalurkan, memperpanjang PKS antara Pemko Batam dan DJP, meningkatkan sosialisasi NITKU kepada pelaku usaha dan UMKM, serta mempertimbangkan kepemilikan NPWP atau NITKU sebagai salah satu persyaratan dalam proses perizinan usaha. ***