Berada di Jalur Perdagangan Internasional, Gubernur Ansar Nilai, Kepri Miliki Tantangan Kejahatan Lintas Negara dan Pekerja Migran Ilegal

KLIKREAD.COM, Kepri - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menilai Provinsi Kepri memiliki potensi geoekonomi yang sangat besar karena berada di jalur perdagangan internasional yang strategis.

Namun, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.

Pernyataan Gubernur Ansar saat menandatangani komitmen bersama menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga ke hilir dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Baca Juga: Kementerian P2MI Bersama Pemprov Kepri Perkuat Komitmen Siapkan Ekosistem Pekerja Migran Berkualitas

Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung Menteri P2MI, Mukhtarudin, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, serta Direktur Batam Tourism Polytechnic, Siska Amelia Maldin.

Penandatangan berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin 8 Juni 2026 kemarin.

"Kepri memiliki potensi geoekonomi yang luar biasa yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara.

Baca Juga: Antisipasi Terjadi Kebakaran, Pemko Batam Keluarkan Larang Pembakaran Sampah

Namun di sisi lain, wilayah perairan Kepri juga rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan aktivitas ilegal lainnya," ujar Ansar.

Karena itu, Ansar mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BP3MI, serta berbagai instansi terkait.

Dalam hal ini melakukan langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal tersebut.

"Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan TNI, Polri, BP3MI dan seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan.

Baca Juga: Sukseskan Gema Batam ASRI, Pemko Batam Apresiasi Goro Masyarakat Diinisasi Forum Komunikasi Perangkat RT dan RW

Maupun penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat," lanjutnya.