Ke depan, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemerintah Kota menjelaskan berbagai langkah peningkatan penerimaan daerah, di antaranya digitalisasi pembayaran retribusi kebersihan melalui QRIS, virtual account, dompet digital, kerja sama pembayaran retribusi dengan SPAM Batam, pembenahan tata kelola parkir, hingga kebijakan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pemerintah juga menegaskan komitmennya melakukan efisiensi belanja operasional serta mengarahkan anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kota menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang merata, berkeadilan, serta memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Menanggapi Fraksi Golkar, Pemerintah menjelaskan bahwa rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga disebabkan anggaran tersebut hanya digunakan untuk kondisi darurat, keadaan mendesak, maupun kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh program pembangunan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui publikasi pada media informasi resmi Pemerintah Kota Batam.
Atas pandangan Fraksi PKS, Pemerintah Kota memberikan penjelasan mengenai sejumlah isu strategis, mulai dari upaya pengendalian pengangguran melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengendalian arus migrasi, penanganan ketimpangan pendapatan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan program pinjaman modal tanpa bunga bagi UMKM, penanganan banjir, pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, hingga pelestarian budaya Melayu melalui pembinaan sanggar seni dan penerapan muatan lokal di sekolah.
Baca Juga: Sukseskan Sensus Ekomomi 2026, Gubernur Ansar Ajak Masyarakat Kepri Beri Data yang Jujur
Kepada Fraksi PKB, Pemerintah menyampaikan komitmennya memperkuat perencanaan dan pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada hasil pembangunan, termasuk peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti pengembangan RSUD.
Pemerintah juga mengakui perlunya evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Menanggapi Fraksi PAN-Demokrat-PPP, Pemerintah menjelaskan bahwa pendapatan transfer telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan.
Pemerintah juga menguraikan penyebab belum optimalnya realisasi belanja modal di sejumlah OPD serta menjelaskan peningkatan nilai aset Pemerintah Kota Batam yang mencapai Rp13,72 triliun beserta peningkatan nilai ekuitas daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Mandagri Tito Apresiasi Pemda Konsisten Menjaga Kooordinasi Kendalikan Inflasi Daerah