Belajar dari Konflik Rusia-Ukraina, APBN Masih Bisa Terjaga di Tengah Memanasnya Timur Tengah

KLIKREAD.COM, Jakarta - Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran saat ini mengguncang pasar energi dunia. Harga minyak melonjak tajam hingga sempat mendekati USD 120 per barel pada Senin, 9 Maret 2026.

Hal ini berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar USD 70 per barel. Ketika terjadi kenaikan harga minyak, ruang fiskal tertekan.

Meski demikian, riset Next Indonesia Center yang bertajuk 'Harga Minyak dan Batas Ketahanan APBN' memperkirakan bahwa APBN masih dapat terjaga.

Pengalaman Tahun 2022

Baca Juga: BP Batam Hadiri Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2SP, Wujud Komitmen Benahi Permasalahan Investasi

Setiap kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel akan menambah belanja negara sebesar Rp 10,3 triliun. Di sisi lain juga menambah penerimaan negara dari perpajakan dan PBNP migas sebesar Rp 3,5 triliun.

Dengan demikian, setiap kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel diperhitungkan akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun.

Belajar dari konflik Rusia-Ukraina pada 2022 lalu, harga minyak sempat menyentuh USD 119 per barel di minggu kedua perang.

Saat itu butuh waktu enam bulan bagi harga minyak untuk kembali ke level sebelum perang.

Baca Juga: Menko Perekonomian RI Lantik 3 Anggota BP Batam, Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Batam

Rata-rata harga minyak dunia selama enam bulan peperangan (Februari-Agustus 2022) USD 104,4 per barel atau naik 21,66 persen dibanding level sebelum perang.

Berkaca pada hal tersebut, Next Indonesia Center mengasumsikan rata-rata harga minyak dalam enam bulan ke depan naik 21,66 persen atau sekitar USD 85,2 per barel.

Dengan rata-rata ICP sebesar itu dan rata-rata harga sebelum perang AS-Israel dengan Iran sebesar USD 62,1 per barel, defisit APBN diperkirakan bertambah Rp 51,5 triliun

Defisit APBN yang sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp 689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bakal meningkat menjadi Rp 740,7 triliun atau 2,88 persen PDB.