Terutama dalam mendukung sistem perdagangan dan keberlangsungan kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Dalam rapat tersebut turut dibahas perlunya penyesuaian terhadap data kependudukan dan aktivitas ekonomi sebagai dasar perencanaan wilayah.
Baca Juga: Yumaroh, Inspirator Literasi Bengkong Membawa Nama Batam Bersinar di Kancah Nasional
Pemerintah menilai kebutuhan logistik dan kuota barang di kawasan FTZ tidak dapat hanya mengacu pada jumlah penduduk ber-KTP Batam.
Tetapi juga perlu mempertimbangkan masyarakat non-KTP Batam yang bekerja dan beraktivitas di kota ini.
Rapat tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi dan Budayakan Lisan Daerah, 100 Siswa SD/MI Adu Kemampuan Lomba Bertutur
Dan juga Pembangunan Kota Batam Demi Hasfinul, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Batam Jefridin.***