Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kualitasnya pada tahun mendatang,” ucapnya.
Ia memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang dinilai positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen (peringkat keempat nasional), inflasi terkendali di angka 3,54 persen.
Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 yang menempatkan Kepri pada posisi tiga besar nasional.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting.
Baca Juga: Kecamatan Sagulung Berhasil Raih Juara Umum MTQH XXXIV Tingkat Kota Batam
Di bidang perencanaan pembangunan, pemerintah daerah diminta memperkuat monitoring capaian RPJMD 2025–2029.
Termasuk menyusun pemetaan (mapping) progres yang informatif dan terukur.
Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga ditekankan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, DPRD mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Baca Juga: Walikota Targetkan Batam Bisa Raih Juara Umum MTQH Tingkat Provinsi Kepri dan Mewakili ke Nasional
Terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, serta ketersediaan air bersih dan energi listrik.
Dalam aspek pendapatan daerah, Pansus menyoroti perlunya optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui pembaruan data wajib pajak.
Pajak alat berat juga dinilai sebagai potensi baru yang perlu digarap serius.
Baca Juga: Masih Tahap Kajian Menyeluruh, Kadiskominfo Tegaskan Pemko Batam Belum Terapkan Kebijakan WFH
DPRD bahkan merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merumuskan terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).