KLIKREAD.COM, Batam - DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus), Senin, 30 Maret 2026.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam dan dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE.
Paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari LAM Kota Batam, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Usai prosesi pembukaan, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan pidato pengantar sekaligus ringkasan LKPj Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Tahun Pertama Amsakar-Li Claudia, Keuangan Pemko Batam Meningkat
Dalam penyampaiannya, Amsakar menegaskan bahwa LKPj merupakan wujud nyata akuntabilitas publik sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Beliau menekankan bahwa penyampaian LKPj bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama atas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Tahun 2025 merupakan tonggak krusial karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar memaparkan capaian pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada perubahan APBD Tahun 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau naik sebesar Rp331,24 miliar.
Baca Juga: Di Bawah Terik Matahari, Amsakar bersama Warga Batam Sholat Istisqo Memohon Hujan
Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pajak daerah seiring membaiknya kondisi ekonomi Batam. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,41 triliun dengan fokus pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Di sektor kinerja dan pelayanan publik, Pemko Batam mencatat berbagai capaian, antara lain peningkatan skor literasi dan numerasi, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), serta sejumlah prestasi daerah seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award, dan pengakuan sebagai Kota Layak Anak.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi, seiring dinamika ekonomi global dan meningkatnya ekspektasi masyarakat.
Ia pun berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi konstruktif sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan.