KLIKREAD.COM, Natuna - Bupati Natuna menyampaikan Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Jumat, 27 Maret 2026.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan amanat konstitusional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadirkan Bazar dan Hiburan Rakyat di Monas, Warga Jakarta Meriahkan Idulfitri
LKPJ memuat gambaran pelaksanaan urusan pemerintahan, capaian pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta kebijakan strategis yang telah dilaksanakan.
“LKPJ ini tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan, serta sebagai dasar perbaikan ke depan,” ujar Cen Sui Lan.
Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Natuna berpedoman pada visi “Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”, dengan fokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi maritim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Baca Juga: Polwan Polresta Barelang Tebar Kepedulian, Bagikan Sembako kepada Ojek Online di Batam Kota
Dari sisi capaian pembangunan, beberapa indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna tahun 2025 meningkat menjadi 78,94, angka kemiskinan menurun menjadi 4,81 persen, serta ketimpangan pendapatan yang semakin membaik.
Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti tingkat pengangguran sebesar 3,98 persen serta pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar -1,61 persen.
Pada aspek keuangan daerah, pendapatan daerah setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,087 triliun dengan realisasi mencapai Rp935,55 miliar atau 86 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp929,39 miliar atau 85,11 persen dari total anggaran sebesar Rp1,091 triliun.
Baca Juga: Kebakaran Hutan Lindung di Waduk Nongsa Batam, 3,85 Hektare Lahan Terbakar