KLIKREAD.COM, Batam — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, mengajak masyarakat Batam menyikapi persoalan air bersih secara jernih, proporsional, dan tidak reaktif.
Menurutnya, masalah air bukan persoalan yang lahir hari ini, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan kota yang tidak seimbang selama bertahun-tahun.
Iman menegaskan, bahwa masa transisi pengelolaan air dari ATB ke Moya telah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya.
Baca Juga: HPN 2026 Jadi Ruang Introspeksi, PWI Batam Tampung Keluhan KSOP Khusus Batam
Infrastruktur dasar air bersih yang digunakan hingga kini dibangun pada masa ketika jumlah penduduk Batam masih relatif kecil.
Pipa-pipa berdiameter terbatas dan kapasitas distribusi yang minim kala itu dinilai memadai.
Namun tidak dirancang untuk menghadapi lonjakan penduduk, pertumbuhan perumahan, dan ekspansi kawasan industri seperti yang terjadi saat ini.
“Batam berkembang sangat cepat, tetapi sistem airnya tumbuh lambat. Ketimpangan inilah yang hari ini kita rasakan dampaknya,” ujar Iman.
Baca Juga: Perkuat Semangat Literasi di Sekolah, PWI Batam Beri Penghargaan Pelajar SMKN 4 Batam
Pasca pengelolaan air dipegang oleh Moya, kondisi pelayanan air diakui belum menunjukkan perbaikan signifikan sesuai harapan masyarakat.
Namun demikian, Iman mengingatkan bahwa fase ini merupakan tahap koreksi besar, di mana berbagai persoalan lama justru muncul ke permukaan dan terasa lebih tajam akibat ekspektasi publik yang tinggi.
Dalam konteks tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, yakni Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, dinilai tidak mewarisi kondisi ideal.
Sebaliknya, keduanya menghadapi kompleksitas persoalan yang menumpuk, mulai dari keterbatasan teknis, kondisi infrastruktur lama, hingga kepercayaan publik yang sedang diuji.
Baca Juga: Walikota Amsakar Apresiasi Inkanas Kepri, Sebut Karate Bentuk Karakter Atlet