KLIKREAD.COM, Tanjungpinang - Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) RI, Agung Yudha Wibowo, menegaskan pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem, bukan hanya individu semata.
Untuk itu pemerintah daerah diminta memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Serta memastikan seluruh kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
Baca Juga: Perkuat Pangan Masyarakat Terpenuhi, Walikota Tanjungpinang Salurkan CPPD bagi Warga Rawan Pangan
Pernyataan Agung Yudha Wibowo saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024.
Kegiatan ini dalam rangka Penguatan Indeks Integritas Nasional (IIN) Tahun 2025 bagi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.
Agenda yang diselenggarakan oleh KPK RI berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa 14 Oktober 2025.
Baca Juga: Latihan Menembak Dinilai Wawako Raja Ariza Momentum Silaturahmi dan Mengasah Keterampilan
“KPK berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Kepri, dalam memperkuat sistem integritas dan pencegahan korupsi.
Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dipaparkan Agung, bahwa kegiatan ini bagian dari komitmen KPK mendorong peningkatan IIN melalui pelaksanaan SPI yang dilakukan setiap tahun terhadap seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga: Polsek Batu Aji Lakukan Patroli Sambang ke Pangkalan Ojol, Jaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif
“Jadi SPI menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana budaya integritas telah dibangun di dalam institusi pemerintahan.
Hasil survei ini bukan sekadar angka, namun menjadi cerminan kualitas tata kelola dan komitmen daerah dalam mencegah korupsi,” ucap Agung Yudha lagi.
Sementara kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.