KLIKREAD.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang meminta Pemerintah Provinsi Kepri meninjau ulang akan rencana pelelangan kawasan Taman Gurindam 12 atau kawasan Tepi Laut Tanjungpinang terhadap pihak swasta.
Hal ini dikhawatirkan azas manfaat dari taman tersebut bila dikelola pihak swasta kurang dirasakan masyarakat karena masuk ke kawasan tersebut harus bayar.
Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungpinang Tamrin Dahlan, Kamis 11 September 2025.
Baca Juga: BRIDA Kota Batam Gelar FGD untuk Susun RIPJPID 2025-2029, Dorong Pembangunan Berbasis IPTEK
Menurut Tamrin, kawasan Tepi Laut merupakan wajah Kota Tanjungpinang dan telah lama menjadi salah satu area publik kebanggaan masyarakat.
Jika pelelangan kawasan tersebut nanti dikelola oleh pihak swasta, dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk menikmati area publik secara gratis.
“Tepi Laut kan sudah lama menjadi area publik, dan sebagai salah satu destinasi wisata domestik dan masyarakat lokal Tanjungpinang yang dapat dinikmati secara gratis.
Baca Juga: Koptu Pardenande Saputra Laksanakan Komsos Bersama Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tarempa
Pemko Tanjungpinang sama sekali tidak tahu mengenai rencana tersebut, dan memang tidak ada komunikasi tentang hal itu dari Pemprov Kepri,” kata Tamrin dengan nada heran.
Tamrin menyatakan, Taman Gurindam merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kepri.
Namun lokasinya berada di wilayah Kota Tanjungpinang.
Hingga cukup ganjil jika Pemerintah Kota Tanjungpinang sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut.
“Karena bisa saja, aset tersebut diserahkan dan untuk selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Jika telah dikelola swasta, tentu masyarakat tidak lagi leluasa karena masuk harus bayar,” ucap Tamrin.***