KLIKREAD.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tanjungpinang mengikuti agenda rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid, di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Selasa, 19 Agustus 2025.
Hadir mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Hamerudin, bersama jajaran Perangkat Daerah terkait pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang.
Baca Juga: Sekda Kepri: Mahasiswa Baru UMRAH Jadi Cikal Bakal Generasi Emas Indonesia 2045
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyampaikan paparan mengenai perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ke-2 Agustus 2025.
“Atas catatan BPS, sepanjang Januari hingga Juli 2025 Indonesia mengalami tiga kali deflasi bulanan, yaitu Januari, Februari, dan Mei. Sementara itu terjadi empat kali inflasi bulanan pada Maret, April, Juni, dan Juli,” jelas Ateng.
Ia menyebutkan, komoditas makanan yang memberikan andil inflasi tertinggi Januari–Juli 2025 adalah: Beras sebesar 0,15%, Bawang merah sebesar 0,10%, Tomat sebesar 0,08%, Cabai rawit sebesar 0,08%.
Baca Juga: DPRD Batam Dukung TMMD Ke-125: Sinergi TNI dan Masyarakat Berbuah Manfaat Nyata
Lebih lanjut, perkembangan harga pangan sampai minggu ke-2 Agustus 2025 menunjukkan Beras di zona 2 (termasuk Kepulauan Riau) naik 1,23% dibanding Juli 2025, Minyak goreng rata-rata Rp15.700/liter, Cabai rawit turun 1,67%, Cabai merah naik tipis 0,03%, Bawang merah naik signifikan 14,57% dibanding Juli 2025, Bawang putih turun 1,19%, Telur ayam ras naik 0,47%, Daging ayam ras turun 0,33%.
Menanggapi pemaparan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap dinamika harga pangan.
“Data dari BPS ini menjadi acuan yang sangat penting. Kita melihat bahwa beras dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi. Karena itu, pemerintah daerah harus betul-betul mencermati pergerakan harga, terutama pada komoditas strategis. Jangan sampai keterlambatan antisipasi membuat inflasi semakin menekan daya beli masyarakat,” ujar Tomsi.
Baca Juga: Perku Ketahui Inilah Biang Penyebab Bila Sepeda Motor Turun Mesin
Ia menekankan agar kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperbarui data lapangan secara rutin, dan segera menindaklanjuti setiap gejolak harga.