Baca Juga: Gubernur Ansar: Momentum Kemerdekaan ke-80 untuk Lanjutkan Pembangunan
Menurut Andi, sejak lahan eks PT Alam Sari Lestari (pailit) jatuh ke tangan Dedi Handoko Alimin, situasi petani di Sungai Raya dan Sekip Hilir kian mencekam.
Lima orang petani dipaksa menandatangani surat pernyataan menyerahkan kebun sawit seluas 370 hektar di dalam penjara Polda Riau, yang sejak lama dikelola masyarakat melalui sistim kemitraan dengan PT Sawit Bertuah Lestari (SBL).
Laporan petani ke Polres Inhu ditolak mentah-mentah, sementara laporan Dedi Handoko justru diproses cepat oleh Polda Riau.
"Polisi datang dengan senjata laras panjang mengawal pekerja perusahaan, seolah-olah kami musuh negara. Padahal, kami hanya rakyat kecil bersandal jepit," kata Andi dengan suara bergetar.
Baca Juga: Ratusan Warga Binaan Lapas Bagansiapiapi Terima Remisi HUT RI ke-80
Bagi petani, kemerdekaan sejati berarti bebas dari perampasan tanah, bebas dari intimidasi aparat, dan bebas dari kriminalisasi. Namun realita berkata lain.
"Kemerdekaan kami direnggut saat tanah yang kami kuasai sejak 1994 dirampas dengan restu hukum. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat, justru jadi pagar besi perusahaan PT SBP milik Dedi Handoko Alimin," ujar Andi dengan suara bergetar.
Petani di Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir, memohon kepada bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencabut HGU Nomor 1 Tahun 2007 dan meminta pertanggungjawaban atas lelang lahan PT Alam Sari Lestari yang penuh tanda tanya.
"Pangkat emas bapak polisi itu dibayar dari pajak rakyat, termasuk dari pajak motor Supra butut kami. Tapi senjata yang bapak pikul justru diarahkan ke dada kami, demi melindungi mafia tanah," kecam Andi dengan nada getir.
Baca Juga: Lapas Bagansiapiapi Gelar Olahraga Bersama, Solidaritas dan Silaturahmi Antarpetugas Terjalin
Andi bahkan meminta aparat yang terlibat kriminalisasi untuk merenung di makam pahlawan.
"Lihatlah tulang-belulang para pejuang itu. Mereka mati agar bangsa ini merdeka, bukan agar rakyatnya ditindas oleh perusahaan rakus dengan senjata negara," kata Andi.
Wakil Rakyat Mangkir, Petani Tetap Berdiri
Nama-nama besar DPRD Inhu yang diundang—mulai dari Ketua DPRD Sabtu Pradansyah Sinurat, Wakil Ketua I Ir Adek Chandra MSi, Wakil Ketua II Doni Rinaldi SE, hingga politisi dari Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Perindo, PDI-Perjuangan, dan Partai Ummat, tak satupun hadir.