KLIKREAD.COM, Batam - Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aduan Lembaga Suku Laut Nusantara Indonesia (LSNI) atas penutupan akses jalan dan pelabuhan rakyat Pandan Bahari di Kecamatan Batu Aji, yang selama ini menjadi akses utama masyarakat Suku Laut ke pusat kota, Jumat, 1 Agustus 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I Dr Muhammad Mustofa SH MH, didampingi Sekretaris Komisi Anwar Anas serta anggota Komisi I lainnya, Muhammad Fadhli SE dan Tumbur Hutasoit SH.
RDPU ini juga menghadirkan perwakilan dari BP Batam, Satpol PP, Polsek Batu Aji, dan Kecamatan Belakangpadang. Namun perwakilan dari PT Batam Internasional Navale tidak hadir meskipun sudah diundang oleh Komisi I.
Baca Juga: Komisi I DPRD Batam Gelar RDPU untuk Mediasi Sengketa Konsumen dengan PT Agung Auto Mall
Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Suku Laut, Sam Palele, dimana beliau menyampaikan keberatan masyarakat atas penutupan pelabuhan Pandan Bahari yang diduga dilakukan oleh PT Batam Internasional Navale.
“Kami menolak penutupan pelabuhan karena itu adalah akses jalan kami sejak nenek moyang kami. Mohon agar keberadaan pelabuhan dan akses jalannya itu diputihkan untuk kami mudah bepergian ke kota,” singkat Sam.
Perwakilan LSLNI lainnya, Taufik, menyatakan bahwa akses jalan dari pelabuhan tersebut sempat ditutup namun kini telah dibuka kembali atas mediasi pihak Kapolsek Batu Aji.
Baca Juga: Ustadz Jefrizal Berikan Tausiah kepada ASN Diskominfotik Rohil: Jaga Tali Silaturahim dan Kekompakan
“Namun pelantar pelabuhan telah dibongkar oleh perusahaan, dan saat ini kami tidak memiliki fasilitas labuh tambat perahu,” ujarnya.
Sementara itu pihak Perwakilan Kecamatan Belakang menjelaskan bahwa secara administratif lokasi pelabuhan berada di wilayah Kecamatan Batu Aji.
Namun pelabuhan tersebut digunakan oleh sekitar 600-an jiwa warga Suku Laut yang berdomisili di pulau-pulau sekitar seperti Pulau Bertam, Pulau Lingke, dan Pulau Gara.
Baca Juga: Bangun Lingkaran Sosial yang Baik untuk Ramalan Zodiak Capricorn Sabtu, 2 Agustus 2025
Menurutnya, pemerintah pusat sejak lama telah mendorong agar komunitas Suku Laut dapat menetap secara tetap di pulau-pulau tersebut.
Untuk itu, akses menuju Batam menjadi kebutuhan vital yang harus difasilitasi.