Realisasi Investasi Batam Tembus Rp38,97 Triliun di Semester I 2026, Serap 40.943 Tenaga Kerja

KLIKREAD.COM, Batam - Realisasi investasi di Kota Batam pada Semester I 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan total nilai mencapai Rp38,97 triliun berdasarkan perhitungan bottom-up Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Capaian ini memenuhi 55,67 persen dari target investasi tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp70 triliun.

​Sementara berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi Batam tercatat sebesar Rp29,89 triliun, tumbuh 27,31 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Semester I 2025.

Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp17,80 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp12,09 triliun.

Baca Juga: Detik-Detik Mentawai Fast Diterjang Badai, Aksi Sigap Kapten Selamatkan Ratusan Nyawa di Muara Padang

​Peningkatan arus modal ini berdampak langsung pada perluasan lapangan kerja di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam.

Jumlah penyerapan tenaga kerja terdata sebanyak 40.943 orang pada Semester I 2026, atau melonjak 32,16 persen (bertambah 9.964 orang) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 30.979 orang.

​Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa indikator keberhasilan investasi terletak pada dampak realisasi proyek terhadap lapangan kerja dan perekonomian masyarakat.

​"Kepercayaan dunia usaha terhadap Batam terus menguat.

Baca Juga: ​Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian 3 Korban Kapal Tenggelam Tujuan Malaysia di Perairan Rupat

Tugas kita adalah memastikan kepercayaan tersebut dijawab dengan pelayanan yang semakin baik, kepastian berusaha, dan pembangunan infrastruktur," ujar Amsakar, Minggu 16 Agustus 2026.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pelayanan perizinan dan sinergi lintas instansi demi menjaga iklim investasi.

​"Pelayanan publik harus cepat, kolaborasi lintas instansi juga semakin kuat, serta berbagai hambatan investasi diselesaikan secara cepat dan terukur," kata Li Claudia.***