Peremajaan Armada Transportasi Modern, Pemko Batam Luncurkan 19 Tambahan Bus Trans Batam

KLIKREAD.COM, Batam - Dalam rangka peremajaan armada dengan transportasi modern, Pemerintah Kota (Pemko) Batam meluncurkan 19 armada baru tambahan Bus Trans Batam.

Selain itu peluncuran bus baru ini sekaligus menyiapkan integrasi Koridor Nongsa-Batam Centre menuju Bandara Internasional Hang Nadim.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi massal yang lebih modern, terintegrasi, dan menjangkau kebutuhan mobilitas masyarakat serta wisatawan di Batam.

Baca Juga: Wagub Kepri Tegaskan, Desa saat Ini Dituntut Menjadi Lebih Mandiri dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun memperkenalkan sistem pembayaran non-tunai terbaru melalui fitur QRIS Tap.

Peluncuran berlangsung di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa 26 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin.

Dan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemko Batam.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, mewakili Plh Walikota Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan penambahan armada dan pembaruan sistem pembayaran merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Baca Juga: Pengendalian Inflasi, TPID se Kepri akan Terapkan 4K dari Hasil Kegiatan Capacity Building di Jabar

“Ciri kota modern adalah masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum.

Melalui peluncuran ini, Pemko Batam terus berkomitmen meningkatkan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi,” ujar Yusfa.

Sebanyak 19 armada baru yang dihadirkan pada 2026 menggunakan skema Buy The Service (BTS) atau pembayaran berbasis layanan (pay per service).

Dalam skema tersebut, penyedia jasa bertanggung jawab atas pengadaan, pemeliharaan, operasional, hingga sistem pemantauan keselamatan, sementara pemerintah membayar layanan berdasarkan perhitungan rupiah per kilometer.