Juli 2025, Prabowo Buka 35 Sekolah Berasrama untuk Anak Keluarga Tak Mampu

KLIKREAD.COM, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan langkah besar yaitu pada Juli 2025, pemerintah akan membuka 35 sekolah berasrama berkualitas dan terbuka untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Langkah ini merupakan bagian awal dari program 100 sekolah berasrama yang dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.

Prabowo berbicara pada acara Halalbihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025 tentang cita-citanya untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi paling rentan.

Baca Juga: Kesehatan dan Keuangan serta Pekerjaan Baik untuk Ramalan Zodiak Pisces Jumat, 9 Mei 2025

Ia menekankan, program ini bukan untuk anak-anak yang paling pintar saja, melainkan untuk mereka yang paling membutuhkan.

"Biasanya sekolah berasrama itu untuk yang terpintar. Saya akan bangun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu," ujar Prabowo dengan tegas. "Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak boleh begitu juga."

Presiden lalu menampilkan profil seorang anak bernama Naila, calon peserta di sekolah itu, yang menurutnya mewakili jutaan anak Indonesia lain yang hidup dalam keterbatasan.

Baca Juga: Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI, Prabowo Kompak Nyanyi “Hymne Taruna”

Dengan rumah seadanya dan penghasilan orang tua di bawah Rp1 juta per bulan, Naila tetap tersenyum ceria di tengah kekurangan.

Itulah yang menggetarkan hati Prabowo.

"Sisa hidup saya adalah untuk mengubah nasib anak-anak seperti Naila," ucap Prabowo. “Kalau ada yang tanya, ‘apa mungkin?’ Ya, kita buktikan. Dengan sekeras-kerasnya. Hanya dengan keberanian, tekad, dan keyakinan.”

Baca Juga: Mental Bingung dan Ekonomi Lagi Sulit untuk Ramalan Zodiak Aquarius Jumat, 9 Mei 2025

Prabowo mengatakan seleksi peserta didik akan dilakukan dengan ketat dan adil.

Ia telah meminta Kementerian Sosial, Kementerian PAN-RB, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu memastikan hanya anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam program ini.