KLIKREAD.COM, Tanjungpinang — Mengelola tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan dengan garis perbatasan yang luas tentu memiliki tantangan tersendiri.
Namun, komitmen untuk menghadirkan belanja pemerintah yang transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat terus dibuktikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Komitmen tersebut berbuah manis. Pemprov Kepri resmi meraih penghargaan kategori Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dalam acara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 2026 yang berlangsung di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.
Baca Juga: Soal Dugaan Siswi SMA Bunuh Diri di Stasiun Jurangmangu, Polisi: Masih Proses Penyelidikan
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas langkah proaktif Pemprov Kepri dalam membenahi sistem pengadaan barang dan jasa.
Tak hanya di tingkat provinsi, Pemprov Kepri juga aktif mendampingi dan membimbing UKPBJ di tujuh kabupaten/kota mulai dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Hingga wilayah garda depan perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas, agar mampu mencapai tingkat kematangan proaktif.
Bagi wilayah strategis seperti Kepri yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional, efisiensi anggaran bukan sekadar angka di atas kertas.
Baca Juga: Sambut HUT ke-81 RI, Lapas Batam Tebar Kepedulian Lewat Aksi Donor Darah
Melainkan kunci untuk memastikan tiap rupiah anggaran belanja negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menekankan bahwa tantangan pengadaan masa kini telah bergeser.
Fokus utama bukan lagi sebatas kepatuhan pada prosedur administratif, melainkan bagaimana menghasilkan belanja yang berkualitas melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap menjaga integritas.
Konsolidasi paket pengadaan yang diterapkan di daerah terbukti mampu menekan pemborosan anggaran secara signifikan.