KLIKREAD.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengirim sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terpilih untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penilai Zona Integritas di Surabaya, Jawa Timur.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung percepatan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Batam.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dan diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk Kota Batam serta sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur seperti Mojokerto, Kediri, dan Pasuruan.
Salah seorang peserta, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri.
Baca Juga: Perkuat Kesiapsiagan Potensi Bencana Alam, Forum Perangkat Daerah Susun RPB Kota Batam
Dalam kesempatan itu, Yusfa menyampaikan bahwa ASN yang mengikuti pelatihan dari Inspektorat Batam, BKPSDM Batam, hingga Bagian Organisasi Setdako Batam.
“Peserta yang ikut pelatihan bukan sekadar menjalankan tugas rutin atau formalitas kedinasan. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki komitmen dan moralitas untuk mengemban amanah sebagai penilai Zona Integritas,” ujar Yusfa.
Ia menyebutkan, peningkatan kompetensi ASN dalam penilaian Zona Integritas menjadi langkah strategis untuk mendukung target Pemerintah Kota Batam dalam meraih predikat WBK serta WBBM.
Baca Juga: Dibutuhkan Segera Posisi Untuk Medical Representative di PT Infomedia Solusi Humanika Batam
Para peserta diharapkan tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perubahan serta quality assurance di lingkungan kerja masing-masing.
Selama pelatihan berlangsung, ASN juga diminta menjaga integritas dalam setiap proses pembelajaran.
“Setelah kembali dari diklat, peserta diharapkan mampu mengevaluasi dan memastikan reformasi birokrasi berjalan secara substansial, bukan hanya administratif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusfa menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari perubahan nyata dalam budaya kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.