Serta kearifan lokal, terutama dalam penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.
“Pastikan dokumen ini benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi arsip,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam, Agus Bendri, mengatakan bahwa penyusunan RPB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tanggung jawab pemerintah, kelembagaan.
Serta hak dan kewajiban masyarakat dalam menghadapi bencana.
Baca Juga: Tinjau Kantor BP3MI Kepri, Menteri P2MI Pastikan Pelayanan Prima dan Humanis bagi Pekerja Migran
Menurut Agus, forum tersebut bertujuan menyepakati rencana aksi terhadap ancaman bencana prioritas berdasarkan hasil kajian risiko terbaru sesuai kondisi wilayah Kota Batam.
Selain itu, forum juga menjadi wadah untuk menyepakati berbagai isu strategis dan permasalahan perangkat daerah yang akan dituangkan secara konkret dalam dokumen perencanaan masing-masing instansi.
Forum diikuti perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, insan pers.
Baca Juga: Wawako tanjungpinang Berharap Hulubalang jadi Penguat Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
Serta lembaga kemasyarakatan. Kegiatan tersebut menghadirkan Masudi, anggota tim ahli akademisi penyusunan dokumen RPB Kota Batam, sebagai narasumber.***