Amsakar mengatakan, Pemko Batam ingin sistem pengelolaan sampah tersusun secara terintegrasi mulai dari tingkat lingkungan hingga pengelolaan akhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Ia menjelaskan, sejumlah skema tengah dikaji, mulai dari penguatan peran RT, RW, lurah, dan camat dalam pengelolaan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS).
Dan optimalisasi pengangkutan oleh pemerintah daerah, hingga kemungkinan pola kemitraan dengan pihak swasta.
“Kami ingin ada gambaran yang utuh dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah strategis ini penting agar persoalan sampah di lapangan dapat ditangani secara lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.
Selain pengelolaan pengangkutan sampah, Amsakar juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem retribusi persampahan agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Salah satu opsi yang dikaji ialah penerapan model kategorisasi pelanggan seperti yang diterapkan PT Moya dalam pengelolaan air bersih di Batam.
Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu pemetaan pelanggan berdasarkan kategori usaha maupun rumah tangga sehingga pengelolaan iuran sampah menjadi lebih tertib dan akuntabel.
“Jika pola kategorisasi ini dapat dimasukkan ke dalam regulasi daerah, tata kelola retribusi sampah akan menjadi lebih jelas dan transparan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Amsakar meminta seluruh camat dan lurah aktif memberikan masukan dalam proses diskusi karena dinilai paling memahami kondisi dan persoalan persampahan di wilayah masing-masing.
Baca Juga: TPID Kepri Sidak Stok dan Harga Bahan Pokok di Pasar Bintan Center Jelang Idul Adha
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim tenaga ahli dari CETS UII Yogyakarta yang telah menyusun kajian strategis tersebut.
“Mudah-mudahan hasil kajian ini benar-benar implementatif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola persampahan Batam yang lebih baik ke depan,” tutupnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tenaga Ahli CETS UII Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan.