Banyak persoalan yang harus diselesaikan di wilayah pesisir, dan setiap regulasi sebaiknya mampu menjawab kebutuhan lokal tanpa mengabaikan aturan nasional,” jelas Lis.
Baca Juga: Polsek Batu Aji Lakukan Patroli Sambang ke Pangkalan Ojol, Jaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif
Ia menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengawasan seperti KPK menjadi kunci keberhasilan dalam membangun integritas pemerintahan.
“Kami percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus sejalan antara pusat dan daerah.
Dengan dukungan regulasi yang jelas dan adaptif, kita dapat meningkatkan kemandirian daerah sekaligus memperkuat integritas dalam pelayanan publik,” tutupnya.
Sementara kegiatan tersebut dihadiri Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo beserta jajaran, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Asisten Administrasi Umum Setdako Tanjungpinang Augus Raja Unggul.
Dan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang Surjadi, serta beberapa kepala Perangkat Daerah terkait.***